Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema ‘Optimalisasi Peran DPRD Dalam Mendukung Pilkada Serentak yang Demokratis dan Berkualitas’ di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Ketua ASDEPSI Augustinus mengatakan, tujuan dari diselenggarakannya Rakernas selama tiga hari dari 29 hingga 31 Mei 2024 ini, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang aman, nyaman, demokratis dan berkualitas.
“ADPSI kali ini mengangkat tema untuk penyelenggaraan pemilu serentak khususnya Pilkada ini berjalan dengan baik,” ujar dia di lokasi, Kamis (30/5).
Ketua ASDEPSI/Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus. (DDJP/rei)
Ia juga menjelaskan, dalam Rakernas ada beberapa materi yang disampaikan oleh Narasumber untuk membahas isu-isu strategis terkait politik di provinsi maupun di kabupaten atau kota.
“Agenda kedua yaitu mengangkat isu-isu strategis terkait politik baik di pusat maupun di daerah,” ungkap Augustinus.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Bali I Gede Indra Dewa Putra menjadi moderator yang memandu jalannya Rakernas.
Sementara materi tentang peran ADPSI dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yasoaro Zai.
Lalu, materi terkait Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah berupa Kendaraan Dinas disampaikan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milk Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Jona Maria Mantow.
Nantinya, usulan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD seluruh Indonesia akan dibuat sebagai rekomendasi untuk diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri dengan harapan persoalan dan permasalahan yang terjadi di provinsi maupun kabupaten dan kota dapat segera diselesaikan.
“Kami sudah merangkum hasil usulan dari pimpinan DPRD seluruh Indonesia, nah ini akan kami buat dalam suatu rekomendasi dan kami akan usulkan ke Menteri Dalam Negeri bahkan kita tembuskan ke Bapak Presiden Republik Indonesia,” ucap Augustinus.
Sementara, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yasoaro Zai berharap, ADPSI dan ASDEPSI dapat menjadi elemen pendukung keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024.
“Di Asosiasi kami berharap sekali Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pemerintah berperan dalam hal pengawasan, pengontrolan terutama nanti pada hari H (Pilkada),” tandas Yasoaro. (DDJP/yla/gie)