Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap postur Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) APBD DKI tahun anggaran 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp5,5 triliun dapat menjadi motivasi agar kegiatan penyerapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) optimal di tahun 2020.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, proyeksi SiLPA tersebut masih tergolong kedalam kategori yang rasional. Meskipun, ada catatan khusus perihal realisasi penyerapan kegiatan melalui APBD DKI hingga bulan November 2019 baru mencapai di level angka 58 persen secara global.
“Kita lihat dari tahun 2017-2018 keatas, penyerapan kita ini makin baik. Tapi tahun ini (2019) karena ada tahun politik, penyerapan kita masih di angka 57-58% padahal targetnya 90% penyerapan. Mudah-mudahan di tahun depan tidak ada tahun politik, agenda ekonomi kita mudah-mudahan naik juga, dan pertumbuhan ekonomi naik juga,” ujar Zita, Kamis (12/12).
Meski demikian, Zita menilai bahwa Pemprov DKI sebagai mitra kerja memiliki tekad yang kuat untuk berkontribusi menghadirkan program-program unggulan melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terus konsisten mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini tampak dari pesatnya eksekusi pembangunan infrastruktur yang melekat dalam perencanaan program kegiatan belanja langsung eksekutif mitra kerja kepada program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan penyerapan anggaran kita (APBD) bisa lebih maksimal lagi di tahun 2020 dan kami optimis melihatnya seperti itu,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, SILPA APBD Provinsi DKI Jakarta terus mengalami pergeseran proyeksi secara fluktuatif dalam interval lima tahun terakhir (2014-2019). Tercatat, untuk perolehan SILPA APBD DKI tahun anggaran 2014 diperoleh Rp8,7 triliun dari total APBD DKI sebesar Rp69,25 triliun di tahun 2015. Kemudian, tren positif tersebut terus terjadi pada SILPA APBD DKI 2015 tercatat sebesar Rp3 triliun setelah mendapat proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD DKI 2016 sebesar Rp67,1 triliun. Dimana, sebelumnya akan diprediksi mencapai Rp7,93 triliun terjadi di tahun 2016.
Hanya saja, tren tersebut mulai berubah saat perolehan SILPA APBD DKI 2016 tercatat sebesar Rp7,7 triliun dari total APBD DKI sebesar Rp70,28 triliun di tahun 2017. Sehingga pada puncaknya terjadi penyesuaian perolehan SILPA APBD 2017 yang signifikan mencapai Rp13,16 triliun pada saat penetapan APBD DKI tahun anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun.
Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terulang, Pemprov DKI terus berupaya mengoptimalkan eksekusi porsi belanja langsung untuk program tepat guna kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari tren penurunan perolehan SILPA APBD DKI 2018 tercatat sebesar Rp9,75 triliun dengan progress penyerapan 83 persen. Kemudian, pola tersebut mengikuti kepada perolehan SILPA APBD DKI 2019 yang kini tercatat sebesar Rp5,5 triliun dari total proyeksi APBD DKI sebesar Rp87,95 triliun untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. (DDJP/alw/oki)