Pemprov DKI Jakarta akan mulai menerapkan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2025-2026. Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemprov DKI itu. Namun, ia mengingatkan agar bantuan sosial penunjang lainnya tidak ditiadakan.
Salah satunya yakni mempertahankan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang sebagian besar telah diterima peserta didik di sekolah negeri.
“Bantuan sosial itu masih dibutuhkan, kalau sekolah gratis, maka yang menyangkut tentang sekolah harus dibantu juga,” ujar Bun Joi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/9).
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Bun Joi Phiau. (dok.DDJP)
Menurut dia, bantuan dana yang diterima para peserta didik dari KJP sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah. Seperti untuk memenuhi biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“KJP tetap diperlukan, karena banyak orang yang tidak mampu. KJP bukan hanya untuk bayar sekolah, tetapi untuk menunjang kebutuhan sekolah, transportasi dan lainnya,” tutur Bun Joi.
Ia khawatir, tujuan utama program sekolah swasta gratis yakni tak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta tidak bisa tercapai. Sebab masih ada beban untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan penunjang sekolah.
“Kalau masih ada biaya yang perlu dikeluarkan dan mereka tak mampu, tetap saja akan ada yang putus sekolah,” ungkap Bun Joi.
Ia yakin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jakarta mampu mengakomodir bantuan sosial. Khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. “Saya yakin kita mampu dengan APBD yang kita punya,” pungkas Bun Joi. (DDJP/gie/df)