Program Perikanan Sistem Bioflok

March 20, 2025 10:03 am

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memaksimalkan Program Budidaya Ikan dengan sistem bioflok.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, banyak wilayah yang belum dijangkau mendapatkan sistem bioflok.

Padahal program tersebut dinilai bagus untuk mengaktifkan kegiatan masyarakat. Khususnya, kepemudaan dan Karang Taruna di masing-masing wilayah.

 

“Sejauh ini masyarakat belum mengetahui secara banyak terkait program ini (bioflok),” ujar Nova di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Karena itu, sambung politisi Partai NasDem itu, Komisi B mendorong untuk memperbanyak kegiatan tersebut di 2026.

Nantinya, Dinas KPKP DKI Jakarta dapat memberikan pelatihan terhadap masyarakat kelompok tani maupun Karang Taruna.

Terlebih, memfasilitasi sarana dan prasarana seperti kolam, pembibitan, hingga cara pengemasannya.

Nova juga meminta Dinas KPKP DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) terkait program usaha dari JakPrenerur.

Sehingga kelanjutan dari program tersebut, perkembangan pemasarannya menjadi lebih luas.

“Nanti dari hasil panen ini nanti bisa dibeli dengan kegiatan kegiatan gemar makan ikan. Jadi adanya simbiosis mutualisme,” jelas Nova.

Dengan demikian, Nova berharap, perluasan Program Bioflok dapat membawa dampak positif bagi anak-anak muda dari Karang Taruna.

Sehingga termotivasi untuk membuka lapangan pekerjaan dengan cara membudidayakan ikan menggunakan Sistem Bioflok.

“Tentunya dorongan ini menjadi motivasi anak-anak muda atau Karang Taruna untuk mendapatkan nilai lebih baik untuk berusaha,” jelas Nova.

Sementara Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebegai Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati menyampaikan Program Pengembangan Ikan Sistem Bioflok dan Budidaya Ikan dalam ember (budikdamber) pada 2025 akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah DKI Jakarta.

Namun untuk target capaian tahun 2026, masih menunggu hasil dari reses pertama yang kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang disesuaikan minat dan bakat masyarakat.

“Nantinya kita sejajarkan terhadap indaktor kinerja utama Pemprov DKI Jakarta sama visi misi yang sekarang ini sedang kita lakukan,” jelas Eli.

“Tujuannya supaya tidak hanya top down tetapi button up bagi saya itu adalah hal yang sangat bagus,” pungkas dia. (apn/df)