Pemprov DKI diharapkan segera membuat kajian agar sekolah negeri dan swasta dapat dinikmati secara gratis masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan anak putus sekolah karena terkendala biaya.
Kebijakan sekolah gratis, kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim bisa memutus kesenjangan sosial.
Ia meyakini, program sekolah gratis mampu mengatasi kendala biaya bagi anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Sehingga bisa mengenyam pendidikan dan menggapai cita-citanya.
Anggota Komisi C DPRRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. (dok.DDJP)
Lukmanul menilai, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) kurang efektif. Tidak semua peserta didik di Jakarta merasakan manfaat.
“Usulan saya agar KJP dicabut dan sekolah gratis di DKI Jakarta lebih efektif, karena tidak ada kesenjangan satu dengan yang lainnya,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/4).
Kesenjangan sosial juga dirasakan oleh peserta didik yang akhirnya bersekolah di swasta lantaran tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri.
Apalagi, kuota KJP paling banyak diterima oleh peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Meski ada beberapa peserta didik di sekolah swasta yang juga mendapatkan manfaat tersebut.
“Karena itu kesenjangan itu selalu terjadi. Sebaiknya untuk sekolah gratis itu lebih efektif,” pungkas Lukmanul. (DDJP/apn/gie)