Program Jakpreneur Lesu, Komisi B Minta Dinas PPKUKM Gencarkan Sosialisasi

September 13, 2022 6:47 pm

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai program penumbuhan wirausaha baru atau Jakpreneur belum optimal. Perlu pengembangan program agar warga Jakarta antusias untuk bergabung dalam Jakpreneur.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, salah satu penyebab program tersebut belum dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat lantaran banyaknya masyarakat yang mengaku kesulitan dan belum paham cara mendaftar untuk bisa mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran hingga permodalan dari program Jakpreneur.

“Ini saya terus terang terkait sama rekrutmen Jakpreneur ini sudah banyak dapat informasi dari lapangan di semua wilayah kota masih kurang greget. Padahal anggaran sudah kita maksimalkan di pembahasan anggaran tahun lalu,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9).

Bahkan adapula sejumlah warga yang mengaku tidak puas akan info yang diberikan petugas di Kecamatan ketika ingin melakukan pendaftaran offline sebagai peserta Jakpreneur. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan penumbuhan wirausaha industri baru di enam Wilayah Kota dan Kabupaten cukup besar, yakni Rp47 miliar.

“Ketika mereka mendatangi kantor Kecamatan untuk mendaftar, belum terlayani dengan baik. Harusnya dengan anggaran yang cukup itu bisa jadi modal bagi pelaksana melakukan jemput bola. Harus proaktif,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati mengaku siap untuk menggencarkan soaialisasi, dengan harapan mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan dapat menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran.

“Ini akan segera kita tindaklanjuti, dan kami akan terus lakukan sosialisasi secara masif,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas PPKUKM DKI Elisabeth Ratu Rante Allo mengakui hingga saat ini kegiatan penumbuhan warausaha baru dengan anggaran Rp47 miliar itu belum dapat dilaksanakan, karena masih dalam proses inventarisasi dan validasi data peserta pelatihan.

“Sekarang ini kami harus selektif memverifikasi data-data. Jangan sampai yang bersangkutan sudah mendapatkan pelatihan, serta modal peralatan dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan mendapatkan lagi dari kami,” ucapnya.

Namun Ratu memastikan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran ini bisa terserap dan tepat sasaran pada triwulan empat tahun anggaran 2022.

“Kami optimis dan yakin bulan Oktober atau pertengahan November semuanya sudah bisa terserap,” tandasnya. (DDJP/gie)