Seratus hari kerja kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno dinilai kalangan legislator telah menunjukkan hasil yang positif.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, sejumlah langkah awal pemerintahan Pramono-Rano patut diapresiasi.
Kendati demikian, diakui Rany, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Sebab menyelesaikan persoalan di Jakarta tidak bisa hanya dalam kurun waktu 100 hari.
“So far, kinerja beliau (Pramono) baik,” ujar Rany, Selasa (3/6).
Selama ini, Pemprov DKI menunjukkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Dalam 100 hari pertama, sejumlah inisiatif langsung digulirkan.
Antara lain, pembenahan sistem transportasi, penguatan identitas Budaya Betawi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penataan tata ruang perkotaan.
Bahkan, sambung Rany, beberapa program berjalan mendapatkan respons positif publik. Seperti imbauan penggunaan transportasi umum setiap Rabu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Program tersebut, kata Rany, bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah budaya mobilitas warga ke arah yang lebih ramah lingkungan.
“Cukup seru bila dijalankan konsisten. Ini bisa jadi langkah awal membangun budaya naik transportasi publik,” tutur dia.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi kebijakan sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik.
Hal itu sebagai komitmen pemerintah provinsi meningkatkan layanan dasar warga Jakarta.
“Menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Harapannya, program-program ini bisa diperluas dan dipertajam ke depan,” imbuh dia.
DPRD DKI Jakarta, ungkap Rany, akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dia berharap, kepemimpinan Pramono–Rano bisa menghadirkan solusi konkret dari tantangan klasik Jakarta. Seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.
“DPRD siap mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil warga Jakarta. Kolaborasi adalah kunci,” tambah Rany. (red)