Pembuatan waduk dan embung harus tetap menjadi program prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Demikian ditegaskan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.
Sebab, menurut Ida, waduk dan embung merupakan solusi jitu untuk menuntaskan permasalahan banjir di Jakarta. Namun sebelum pembangunan, pengadaan lahannya juga harus dimasukkan dalam rencana kerja tahun depan.
“Kita sama-sama tahu sekarang kebijakan baru tidak ada pembelian lahan untuk pembuatan waduk dan embung. Tidak ada pembelian lahan baru. Tapi menurut saya tidak ada salahnya kalau harus tetap ada,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. (dok.DDJP)
Pengadaan lahan untuk waduk atau embung itu diperlukan di daerah-daerah permukiman langganan banjir. Solusi jangka panjang untuk mengurangi atau menghilangkan banjir dari kawasan itu hanya dengan program tersebut.
“Soal banjir misalnya di suatu kawasan banjir ada genangan yang lumayan tinggi dan lama. Apa yang dibutuhkan disana? Ya lahan untuk waduk atau embung,” tutur Ida.
Di kesempatan yang sama, Ida tak lupa mengingatkan masalah lain seperti sampah dan polusi udara yang juga harus menjadi prioritas tahun 2025z
“PR yang memang tidak bisa kita tinggalkan atau kita hilangkan mendadak yaitu terkait dengan kemacetan, banjir, sampah, polusi udara. Ini semua harus menjadi concern walaupun status pemerintah pusat sudah tidak lagi karena warga DKI Jakarta masih tetap ada di Jakarta,” pungkas Ida. (DDJP/bad/gie)