Kalangan legislatif di Kebon Sirih menilai, Program Pengendalian Banjir di Jakarta belum berjalan maksimal. Demikian ditegaskan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.
Menurut dia, Pemprov DKI harus segera menjalankan seluruh program pengendalian banjir. Terutama di wilayah yang selama ini kerap diterjang banjir.
Nantinya, sambung Yuke, kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta bisa menjadi lebih baik bila banjir dapat diatasi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
Termasuk Ketika Jakarta menuju kota global, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengendalian anjir harus jadi prioritas Utama pada lima tahun ke depan.
“Pengendalian banjir akan menjadi salah satu prioritas utama, mengingat masalah ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup warga,” ujar Yuke saat dihubungi, Selasa (15/10).
Dengan demikan, Yuke memastikan APBD 2025 terdapat prioritas Program Pengendalian Banjir.
“Seperti normalisasi sungai, rumah pompa air, perbaikan tanggul, dan revitalisasi saluran air, bisa berjalan dengan optimal,” tambah Yuke.
Dalam Perda tentang Perubahan APBD 2024, telah terjadi penambahan anggaran sebesar Rp322miluar untuk pengadaan tanah dan membangun waduk dan embung.
Terdapat juga pengadaan tanah untuk Dinas Sumber Daya Air ketika akan membangun sarana prasarana di sekitar aliran sungai.
Ada pula area normalisasi sungai yang tersisa sejauh 17 kilometer yang melintasi Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina hingga ke Manggarai. (apn/df)