Pemprov DKI Jakarta diminta tetap memprioritaskan program penanganan banjir dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Apalagi, Jakarta akan segera menanggalkan status ibukota negara dan bersiap menjadi kota global (global city).
Nantinya, Jakarta menjadi titik penting dalam sistem perekonomian dunia. Sehingga tak elok jika banjir masih menjadi langganan setiap tahun.
“Jangan sampai ketika status global city sudah jalan tetapi kita nggak siap. Sewaktu-waktu masih ada genangan di beberapa titik. Nah terkait dengan masalah banjir yang ingin saya sampaikan bahwa ini masih sering terjadi di beberapa wilayah,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Paloh di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5).
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Paloh. (dok.DDJP)
Selain itu, program normalisasi 13 sungai yang membelah Jakarta juga harusnya dirampungkan. Jangan sampai normalisasi tidak dilaksanakan optimal dan hanya menjadi program rutin setiap tahunnya.
“Nah, normalisasi juga yang jadi catatan penting, kita lihat masih banyak yang berproses. Ini jadi catatan khusus juga. Yang sering saya pantau itu di wilayah Rawajati. Sampai sekarang masih belum selesai,” ungkap Nova.
Kondisi-kondisi di lapangan itu membuat dia merasa khawatir RKPD yang disusun bersama pada akhirnya juga tidak berjalan maksimal pada tahap eksekusi Program Kerja 2025.
“Nah ini yang menjadi tolak ukur kita. RKPD tahun 2025 jangan sampai nanti kita rancang kegiatan dan programnya, tapi tidak selesai-selesai juga,” pungkas Nova. (DDJP/bad/gie)