Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua menyatakan, mengutamakan kepentingan publik merupakan sebuah kewajiban eksekutif dan legislatif untuk memenuhinya. Terlebih membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya Jakarta menjadi kota berskala global.
Dia menegaskan, tugas eksekutif dan legislatif yang paling utama yakni mengutamakan kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kepentingan kelompok.
“Saya katakan kita harus bermusyawarah dengan baik, ada kesalahan kita perbaiki secara bersama-sama. Karena ini milik eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat itu saja yang kita harus garis bawahi,” ujar Inggard dalam pembahasan RAPBD 2025, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Jhosua. (dok.DDJP)
Dia berharap, eksekutif benar benar memprioritaskan kepentingan publik selama proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Sehingga hasilnya tepat sasaran yang berdampak langsung untuk masyarakat.
“Mudah mudahan mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati kepentingan dari pada anggota dan teman-teman Komisi A,” tambah Inggard.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali meminta segenap jajarannya memberikan respon yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta . Tentu hal itu dimaksudkan agar peningkatan pelayanan publik secara dapat berjalan secara maksimal.
“Saya berharap respon dari temen-temen saya semuanya juga memberikan respon yang penuh semangat untuk kembali mempersembahkan yang terbaik buat warga dan masyarakat Jakarta,” ujar Marullah saat meninjau Komisi A saat pembahasan RAPBD 2025.
Ia meminta agar seluruh jajarannya mengemban amanah dalam mewujudkan kepentingan publik. Tentu hal itu sebagai bentuk pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Tidak sama sekali untuk kepentingan subjektif dan ego sektoral,” tambah Marullah.
Selain itu, ia mengimbau agar setingkat kepala daerah, perangkat daerah di badan maupun dinas dapat memaksimalkan peningkatan pelayanan publik. Sehingga pembangunan daerah dapat diselesaikan secara optimal.
“Saya berharap memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya untuk memberikan yang terbaik buat warga dan masyarakat Jakarta sampaikan dan informasi setransparan mungkin untuk bisa diserap,” pungkas Marullah. (apn/df)