Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan kabupaten di Ruang Pola, Balaikota, Jumat (21/3).
Forum itu menjadi wadah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, serta seluruh walikota, dan Plt bupati Kepulauan Seribu beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, Khoirudin menyoroti tantangan yang masih dihadapi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Seperti banjir, kemacetan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi.
Ia menegaskan, Musrenbang memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peran DPRD dalam proses tersebut adalah memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dan terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan menjadi dasar penyusunan APBD serta instrumen penting untuk mengarahkan program pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Khoirudin.
Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya integrasi hasil reses DPRD dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat kota hingga provinsi.
Ia mengatakan, reses bukan sekadar formalitas. Namun merupakan mekanisme penting dalam menyalurkan suara masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Pramono menegaskan, penyusunan RKPD 2026 memiliki peran krusial dalam keberlanjutan pembangunan Jakarta.
Musrenbang kali ini, menurut dia, menjadi ajang bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan menyusun kebijakan yang tepat demi meningkatkan kualitas pembangunan ibukota.
“Sebagaimana arahan presiden, seluruh jajaran pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan sinergi dalam mendukung percepatan Indonesia Emas 2045. Penyelarasan program prioritas nasional dengan kebijakan jangka menengah daerah telah menghasilkan tujuh isu strategis yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan 2026,” jelas Pramono.
Ia juga menegaskan, prioritas pembangunan Jakarta 2025-2029 difokuskan pada perbaikan fundamental. Termasuk pemenuhan layanan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan landasan ekonomi.
Oleh karena itu, tema RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan yakni Transformasi Jakarta: Kota Global, Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif serta Berkelanjutan.
“Tema dan prioritas ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program kerja 2026 yang disesuaikan dengan potensi serta karakteristik masing-masing wilayah,” kata Pramono.
Di akhir sambutannya, Gubernur Pramono secara resmi membuka Musrenbang RKPD Tahun 2026 tingkat kabupaten/kota.
Ia berharap, forum tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi kemajuan Jakarta di masa depan. (all/df)