Walau Jakarta sudah tidak menjadi Ibu Kota Negara (IKN), tetap saja masih menjadi magnet sebagian warga daerah lain untuk mencari pekerjaan atau sambungan hidup.
Sehingga setiap pasca Idul Fitri, jumlah pendatang baru atau kaum urban yang ingin mengadu nasib di Jakarta dari tahun ke tahun selalu meningkat.
“Namun, untuk tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlahnya turun signifikan dibanding tahun-tahun yang lalu. Kepala Dinas Dukcapil, Budi Awaluddin memprediksi jumlah pendatang baru pasca Idul Fitri 1445 Hijriyah ini sekitar 10 ribu hingga 15 ribu orang,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di sela-sela acara open house di kediamannya kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (15/4).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP)
Laki-laki kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah itu itu menambahkan, menurunnya jumlah pendatang baru atau kaum urban ke Jakarta tersebut boleh jadi terjadi karena pembangunan secara nasional di Indonesia sudah merata di daerah.
Termasuk pemerataan pembangunan infrastruktur. “Selain perekonomian nasional yang semakin membaik, pemerataan lapangan kerja saat ini juga sudah banyak pilihan di Indonesia. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap konsisten dalam menekan kepadatan penduduk melalui Dinas Dukcapil lewat program Penataan Administrasi Kependudukan. Di mana warga yang memiliki KTP DKI Jakarta diwajibkan sesuai dengan domisilinya,” urai Ketua DPD Partai Demokrat.
Karena itu, Mujiyono mengimbau, warga Jakarta yang mudik ke kampung halamannya saat Idul Fitri 1445 Hijriyah ini tidak membawa sanak saudaranya saat kembali ke Jakarta, tanpa jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak.
“Warga yang ingin mencoba datang ke Jakarta dengan berbagai alasan lainnya agar secara sadar untuk dapat mempersiapkan diri dengan keahlian atau skill sebagai jaminan kerja bagi pemberi pekerjaan serta tempat tnggal setelah tinggal di Jakarta nanti. Jangan sampai datang ke Jakarta hanya untuk memperoleh KTP Jakarta lalu kembali ke kampung halamannya. Apalagi Jakarta sudah memiliki program penataan dokumen sesuai dengan domisili yang akan dilakukan secara rutin demi mempersiapkan Kota Jakarta menjadi pusat perekonomian dan jasa keuangan intrenasional,” imbuh dia.
Mujiyono mengakui, sejumlah pendatang pasca Lebaran atau arus balik mudik selama empat tahun terakhir cenderung fluktuatif.
Pada tahun 2020, jumlah pendatang baru ke Jakarta sebanyak 24.043 orang. Tahun 2021, sebanyak 20,046 orang. Tahunn 2022 sebanyak 27. 478 orang, dan tahun 2023 sebanyak 25.918 orang.
Di lain pihak, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tak ada larangan bagi warga daerah yang ingin merantau ke Jakarta usai libur Lebaran 2024.
Tetapi Heru meminta agar mereka yang ingin megadu nasib di Jakarta untuk melengkapi dirinya dengan skill dan kemampuan untuk bersaing di ibukota.
Itu adalah hak semua warga negara untuk merantau. Namun yang terpenting adalah bisa bekerja dengan baik dan punya tempat tinggal.
Karena itu, Heru mengimbau bagi warga daerah yang ingin merantau ke Jakarta, untuk selalu tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku.
“Mudah-mudahan, mereka memperoleh pekerjaan yang baik dan bisa menjadi warga Jakarta yang disiplin dan bisa berbaur dengan masyarakat untuk menjaga Jakarta,” pungkas dia. (DDJP/stw)