Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajak seluruh jajaran ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia) untuk meningkatkan akuntabilitas, terutama pada pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di masing-masing provinsi.
“Pembahasan yang sudah dikupas dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) itu dipertajam lagi, dan di DKI setiap pembahasan anggaran sudah dilakukan secara umum dan terbuka,” ujarnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI 2019 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (12/10).
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Pras ini juga mengimbau seluruh anggota ADPSI untuk mencermati pos anggaran yang dipaparkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut bertujuan agar seluruh anggaran yang telah diusulkan dan disetujui dapat terserap optmial.
“Kita punya kekuatan di pra-pembahasan komisi kepada semua SKPD. Tujuannya agar pos anggaran dapat terkoreksi dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin berharap agar seluruh anggota ADPSI bersama mitra kerja pemerintah daerah dapat melaksanakan pembahasan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
“Kami harap pembahasan APBD 2019 melalui proses KUA PPAS yang sedang berjalan di masing-masing daerah dapat sesuai dengan jadwal, dengan batas akhir 30 November,” ungkapnya.
Syarifuddin juga berharap terwujudnya sinergitas kerja yang konsisten antara Legislatif dan Eksekutif dalam setiap pembahasan anggaran, terutama penyusunan APBD tahun 2019.
“Perlunya konsistensi dan persamaan persepsi dalam perencanaan antara Legislatif dengan TAPD untuk merumuskan anggaran secara objektif,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)