Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang juga Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan memperjuangkan aspirasi anggota dan pimpinan DPRD dari 34 Provinsi ke Pemerintah Pusat.
Salah satu implementasinya, Pras sapaan karibnya mengaku akan banyak membuat ruang diskusi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di ruang itu Pras meyakini berbagai macam kendala dan kesulitan yang dihadapi para pimpinan DPRD se-Indonesia dapat terfasilitasi.
“Karena mungkin Presiden sendiri tidak tahu secara langsung persoalan di Nusa Tenggara Barat, mungkin Presiden juga tidak tahu masalah di Papua Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan itu kita harus sampaikan dimana kita sebagai anggota dewan, kita sebagai ketua dewan ini juga punya permasalahan tersendiri,” ujarnya pada Musyawarah Nasional ADPSI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (19/12).
Selain itu, Pras juga mengungkapkan, sejatinya persoalan yang dialami Ketua Dewan sebagai bagian penyelenggara pemerintah daerah hampir selalu sama dengan wilayah lain. Salah satunya adalah koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku eksekutif dalam merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing wilayah.
“Saya minta dengan kebersamaan ini saya selalu mengatakan kepada teman-teman ADPSI dan ketua ADPSI sebelumnya, hati-hati untuk permasalahan yang ada karena beban kita terlalu berat. Kalau eksekutif punya anak buah ASN, kalau kita (DPRD) pemikiran nya beda-beda semua, makanya saya minta satukan persepsi di wilayah masing-masing supaya kita menjadi satu,” terangnya.
Dengan demikian, Prasetio berharap agar persoalan yang dihadapi Ketua DPRD masing-masing wilayah bisa segera dikompilasi untuk disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.
“Jadi saya dikasih suatu kesempatan dan tanggung jawab yang tidak mudah, karena saya akan bicara kepada Presiden (Joko Widodo), inilah teman-teman saya harus bisa disamakan dengan peran Gubernur di wilayah masing-masing,” ungkap Pras.
Pada kesempatan itu juga ia mengumumkan struktur ADPSI periode 2019-2024 yang baru saja dibentuk, seperti dirinya yang baru saja terpilih sebagai Ketua ADPSI, lalu Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto didapuk sebagai Wakil Ketua I, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda sebagai Wakil Ketua II, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal sebagai Wakil Ketua III, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ina Kartika Sari sebagai Wakil Ketua IV, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto sebagai Wakil Ketua V, Ketua DPRD Provinsi Papua Jhony Banua Rouw sebagai Wakil Ketua VI.
Selanjutnya, Prasetio mendapuk Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta M. Yuliadi sebagai Sekretaris ADEPSI 2020-2024, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat sebagai Bendahara, serta Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni sebagai Bendahara II.
Terakhir, Pras menunjuk sejumlah nama untuk mengisi posisi satuan koordinator wilayah (satkorwil) ADPSI periode 2020-2024, yakni Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting sebagai Satkorwil I Sumatera, Ketua DPRD Provinsi DIY Nuryadi sebagai Satkorwil II, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK sebagai Satkorwil III, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sitti Suraidah Suhardi sebagai Satkorwil IV, Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Widiyatama sebagai Satkorwil V, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor sebagai Satkorwil VI Maluku dan Papua. (DDJP/alw/oki)