Prasetio Edi Marsudi kembali dipercaya PDI Perjuangan untuk menduduki kursi Ketua DPRD DKI Jakarta di masa bakti 2019-2024.
Keputusan itu telah diumumkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pengumuman pimpinan definitif periode 2019-2024 sesuai Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penunjukkan Pras sapaan karibnya juga telah dilegitimasi surat DPP PDI Perjuangan Nomor 737/IN/DPP/X/2019 perihal pengesahan dan penetapan Calon Ketua DPRD DKI Jakarta dan surat dari DPD PDI Perjuangan Nomor 016/EKS/DPD-DKI /X/2019 yang diterima DPRD DKI Jakarta pada 1 Oktober kemarin.
Usai pengumuman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10) siang, Pras mengaku akan menuntaskan beberapa persoalan krusial yang menjadi momok Ibu Kota selama lima tahun kedepan, yakni Banjir dan kemacetan.
“Masih banyak persoalan di Jakarta, paling utama harus segera diselesaikan adalah banjir dan macet,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Untuk mendukung penyelesaian kedua persoalan tersebut, Pras akan membuka jaringan aplikasi bernama Join Go melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk menampung keluhan warga agar bisa cepat direspon dan ditindaklanjuti.
“Dimana keluh kesah masyarakat nanti saya akan tampung dan terima lewat aplikasi ini. Bahkan saya akan langsung turun ke lapangan bersama pihak terkait yang ahli menanggulangi permasalahan ini,” janjinya.
Dalam jangka pendek, sebelum memasuki musim penghujan yang kerap merendam sejumlah kawasan Ibu Kota, Pras meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta agar segera melakukan pengerukan seluruh kali supaya genangan ataupun banjir bisa diminimalisir.
Diketahui data banjir dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bisa dilihat di https://bpbd.jakarta.go.id/ dan https://data.jakarta.go.id/ tercatat memang titik banjir setiap tahun sudah mengalami penurunan.
Misalnya pada 2014, banjir parah melanda DKI. Tercatat ada 688 RW yang terendam dengan jumlah pengungsi mencapai 167.727 orang. Lalu pada 2015, ada 702 RW yang terdampak banjir dengan jumlah pengungsi 45.813 orang. Kemudian Pada tahun 2016, tercatat ada 460 RW terdampak banjir dengan jumlah pengungsi berkurang drastis enam kali lipat menjadi hanya 7.760 orang pengungsi.
Begitu pula pada 2017, jumlah RW yang terendam banjir berkurang menjadi 375, dengan jumlah pengungsi 9.100 orang. Memasuki 2018, banjir kembali terjadi di 217 RW, meskipun jumlah RW berkurang, namun jumlah pengungsi bertambah hingga 15.627 orang. Sedangkan pada 2019 lalu, tersisa 2.258 pengungsi dengan 32 titik.
Pras berharap di tahun-tahun berikutnya jumlah titik banjir dan pengungsi bisa lebih sedikit. Sementara untuk mengatasi kemacetan dibeberap titik padat kendaraan, Pras berencana membuat jalan bawah tanah atau terowongan (tunnel).
“Masalah macet seperti di Tosari, Kartika Plaza, Jalan Thamrin bahkan sudah sampai Semanggi. Nah ini harus dibuat tunnel ke bawah solusinya. Hal-hal seperti ini yang akan saya bicarakan setelah dilantik,” ungkapnya.
Adapun saat ini sudah ada beberapa cara yang diterapkan untuk mengurai kemacetan, yakni memperbanyak titik ganjil genap, memperbaiki fasilitas transportasi umum, dan akan segera meresmikan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Tak segan-segan, Pras juga bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jika kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak dilaksanakan secara tepat. (DDJP/gie/oki)