Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta meningkatkan kecepatan waktu (response time) atas laporan warga mengenai kebakaran.
Salah satu caranya yakni membangun Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di tengah permukiman warga. Khususnya wilayah yang rawan kebakaran.
“Untuk meningkatkan response time, perlu dibangun pos-pos pemadam kebakaran di daerah-daerah rawan kebakaran,” ujar Inggard, Rabu (23/7).
Inggard mengatakan, pembangunan Pos-Pos Damkar itu perlu diprioritaskan. Termasuk dilengkapi dengan fasilitas mobil Damkar.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP)
Apalagi dari 267 Kelurahan di DKI Jakarta, hanya terdapat 170 titik Pos Damkar yang aktif. Sedangkan terdapat 460 RW rawan kebakaran.
“Itu yang harus menjadi prioritas. Sehingga kalau respons time itu lebih singkat, maka kerugiannya berkurang,” jelas Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta.
Selain penambahan pos, sambung Inggard, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta wajib memeriksa dan merawat secara rutin peralatan penanggulangan kebakaran.
Hal itu bertujuan mengamankan wilayah terhadap ancaman kebakaran dapat diantisipasi secara cepat dengan peralatan yang cukup baik.
Dengan begitu, Inggard mendorong Dinas Gulkarmat agar menyosialisasikan di tingkat kecamatan, kelurahan.
Terlebih pada perangkat RT/RW, Dasawisma, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Itu semua kan harus ikut membantu mengawasi menyangkut masalah pencurian listrik. Selain itu memeriksa dapurnya dan kalau rumah kosong harusnya lampu mati semua,” jelas Inggard.
“Jadi, bukan karena peralatannya lengkap. Justru perawatannya lengkap, akhirnya mempercepat pemadaman,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara memastikan terkait Pos-Pos Damkar yang masih belum optimal akan terus dimaksimalkan.
Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset Pemprov DKI Jakarta dimanfaatkan untuk pembangunan Pos Damkar.
“Keberadaan pos-pos yang masih kurang kami terus mau melakukan yang paling simpel memanfaatkan aset-aset milik teman-teman OPD yang lain,” ujar Bayu.
“Nanti saya komunikasikan lebih lanjut terkait dengan keberadaan pos-pos damkar yang akan di bangun di aset Pemprov DKI,” pungkas dia. (apn/df)