Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemprov DKI segera menuntaskan pembayaran kompensasi pembebasan lahan kepada warga yang terdampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Ia ingin pembayaran dilakukan tahun ini, mengingat normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang enam kilometer itu ditargetkan rampung tahun 2024 ini.
“Saya ingin mengimbau kepada PJ Gubernur kiranya kompensasi pembayaran pembebasan tanah kepada masyarakat dilakukan secara berbarengan (dengan pengerjaan normalisasi),” ujar dia di gedung DPRD DKI, Kamis (18/4).
Justin mengungkapkan, maraknya biro jasa yang menawarkan pengurusan pembebasan lahan ke warga dengan tarif besar, hingga 25 persen dari nominal yang dibayarkan Pemprov DKI.
“Saya ingin mengingatkan bahwa di Kelurahan Cawang Jakarta Timur masih saja banyak biro jasa yang mewakili masyarakat untuk mengurus surat-suratnya, apalagi (biro jasa) akan memotong pembayaran sebesar kurang lebih 25 persen,” pungkas dia.
Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono langsung merespon permintaan Justin dan berjanji akan langsung membayar kompensasi usai lahan tersebut dinyatakan sah milik warga.
“Ya proses administrasi, kelengkapan dan langsung bayar,” tandas Heru. (DDJP/apn/gie)