Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di DPR RI tidak luput dari sorotan politisi di DPRD DKI Jakarta. Satu hal yang dipelototi yakni konsep kawasan aglomerasi.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan, akan terus mengawasi pembahasan RUU DKJ. Terkait dengan konsep aglomerasi dalam RUU DKJ, harus harus benar-benar diperhatikan secara detail.
Sebab, kawasan aglomerasi itu akan diterapkan di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, hingga Cianjur. Artinya, detail konsep mengenai penanganan kemacetan, tata ruang, dan banjir, di kawasan aglomerasi itu harus jelas.
“Jangan sampai kita berbicara tata ruang misalnya di DKI Jakarta, orang-orang kecil itu makin lama makin tersingkir. Di Jakarta hanya membangun, misalnya pusat-pusat bisnis baru, sehingga akhirnya muncul ketimpangan. Nah detail ini yang harus kita pelajari seksama,” ujar Wibi Andrino, Sabtu (16/3/2024).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok/DDJP)
Wibi menambahkan, NasDem tak ingin roda pembangunan yang nantinya diterapkan di Jakarta akan mengesampingkan orang-orang kecil yang berakibat warga di Jakarta akan makin terpinggirkan.
“Poin pertama adalah jangan sampai nanti aglomerasi terjadi berbicara tentang kebanjiran. ada masifnya penggusuran. Kami berharap tidak ada seperti itu,” tutur pria yang kini sebagai anggota Komisi C DPRD DKI itu.
Ia menambahkan, NasDem akan terus memberikan masukan terkait pembahasan RUU DKJ melalui anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI. Masukan yang diberikan itu merupakan aspirasi dari masyarakat.
“Jangan sampai ada pembangunan-pembangunan yang begitu pesat tetapi malah melahirkan konglomerasi konglomerasi yang segmented bukannya pertumbuhan ekonominya tapi malah peningkatan kemarjinalan dan ketimpangan ekonomi yang malah meningkat,” tukas dia. (DDJP/rul)