Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono merinci setidaknya tiga program prioritas dalam rancangan Perda (Raperda) APBD tahun 2023. Rincian yang disampaikan sekaligus sebagai jawaban atas pandangan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Tiga program yang menjadi kegiatan strategis dalam Raperda APBD tahun 2023 yakni, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir dan antisipasi terjadinya resesi ekonomi.
Seperti jawaban yang disampaikan untuk menanggapi pandangan dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi PSI dan Fraksi PKB-PPP tentang penanganan banjir, Heru menjelaskan bahwa pihaknya akan membuat sejumlah kegiatan strategis. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng Pemerintah Pusat untuk membuat kesepakatan bersama daerah penyangga, sebagai langkah kongkrit mengentaskan permasalahan banjir Ibu Kota.
“Programnya seperti membangun atau merevitalisasi 16 waduk secara bertahap, melaksanakan program pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir, pengembangan sistem pemantauan banjir, melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, meningkatkan kapasitas sungai, membangun tanggul pengaman pantai, serta menambah daya tampungan air,” jelasnya dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11).
Selanjutnya menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Golkar terkait upaya peningkatan jaringan angkutan umum terintegrasi di DKI Jakarta, Heru menyampaikan bahwa telah dilaksanakan program integrasi angkutan bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik.
“Kami juga meningkatkan jaringan layanan angkutan umum dengan memperbanyak rute melalui integrasi angkot mikrotrans. Jangkauan layanan angkutan umum sampai bulan September 2022 sebesar 86% dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target kami tercapai 95%,” ucap Heru.
Lalu menanggapi pandangan Fraksi PSI terkait penolakan warga terhadap pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter dan FPSA Mikro Tebet yang dinilai lokasinya tidak layak karena begitu dekat dengan pemukiman warga, ketidak sesuaiian peruntukan dan adanya potensi tidak terpenuhinya kriteria analisis dampak lingkungan (AMDAL), Heru mengaku akan berupaya membuat sejumlah strategi untuk pendekatan dengan warga sekitar.
“Akan dilakukan berbagai startegi pendekatan dan penyamaan persepsi bahwa akan diterapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang berbeda dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Pemprov akan menekankan pentingnya pemenuhan perizinan. Oleh karena itu, BUMD Pelaksana diwajibkan melakukan sosialisasi dan pendekatan warga sebagai pemenuhan proses Konsultasi Publik dan syarat perolehan AMDAL,” katanya.
Heru juga menanggapi pandangan Fraksi Golkar terkait pengoptimalan pendapatan yang sumbernya selain dari Pajak dan Retribusi.
“Karenanya, kami terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada DPRD DKI agar memiliki payung hukum dalam pemungutan pendapatan,” tuturnya.
Lalu menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB-PPP terkait penanganan resesi ekonomi yang diperkirakan bakal terjadi tahun 2023, Heru menyatakan telah mempersiapkan program subsidi pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta.
“Untuk menjaga tingkat harga dan ketersediaan sembako dan bahan pangan lainnya, Dinas KPKP telah menganggarkan Rp987,1 miliar untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,” tandas Heru. (DDJP/gie)