Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta segera memetakan wilayah rawan bencana banjir. Hal tersebut dikatakan dia di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ima mengatakan, pemetaan diperlukan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat pengelolaan risiko bencana.
Pasalnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperpanjang status peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten (Jabodetabek) hingga tanggal 15 Desember 2024.
Perpanjangan status peringatan dini potensi cuaca ekstrem oleh BMKG hingga 15 Desember 2024 ini seiring dengan terus meningkatnya curah hujan di wilayah Jabodetabek.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. (dok.DDJP)
“Harus ditanggulangi dari sekarang mungkin tempat tempat yang memang sangat riskan itu harus dievakuasi terlebih dahulu warganya,” kata dia.
Menurut dia, BPBD DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan walikota, camat dan lura untuk sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana banjir.
Hal itu sebagai bentuk meningkatkan kesadaran dan persiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir.
Warga harus tetap waspada terhadap potensi bencana, serta menghindari tempat-tempat yang menjadi potensi rawan bencana.
Ia menilai, mitigasi dan pencegahan dini tersebut agar masyarakat bisa meminimalkan dampak buruk dari bencana banjir.
“Jadi, disosialisasikan kepada warga, jika memang sudah hujan besar, apa mereka sudah harus tanggap,” kata Ima.
Selain itu, Ima mendorong BPBD DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta guna mengidentifikasi pohon-pohon rawan tumbang dan segera memeriksakan kondisinya.
Dengan demikian mengurangi risiko kejadian pohon tumbang selama musim hujan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat pun terjamin.
“Dinas Pertamanan harus keliling. Kalau sudah ada yang agak mulai roboh atau keropos itu harus ditebang,” tukas Ima. (yla/df)