Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian kepada sejumlah kelemahan dalam struktur anggaran dan pelaksanaan program tahun 2024.
Pandangan umum Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6),
Dalam paparannya, Lefy memberikan penekanan pada dominasi belanja operasional, rendahnya serapan belanja modal, serta perlunya realokasi anggaran ke kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komposisi belanja perlu diarahkan lebih kuat pada kepentingan publik, bukan hanya untuk biaya operasional birokrasi,” terang Lefy.
Fraksi PKB juga mencermati rendahnya serapan belanja modal, padahal belanja jenis ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Jakarta.
“Belanja modal belum mencapai target yang seharusnya. Ini menandakan ada hambatan struktural yang belum ditangani secara serius,” jelas dia.
Tak hanya itu, dalam paparannya Lefy mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun kegiatan.
PKB menilai, masih banyak anggaran digunakan untuk program seremonial yang tidak memberi dampak langsung kepada warga.
“Anggaran harus digunakan secara efisien dan dialihkan ke program yang memberi hasil nyata,” ucap Lefy.
Fraksi PKB juga menyoroti pola penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Praktik seperti itu dinilai menurunkan kualitas pelaksanaan dan berisiko menyebabkan pemborosan.
“Kami mendorong penataan ulang waktu pelaksanaan kegiatan agar tersebar merata sepanjang tahun,” tambah dia.
Melalui pandangan ini, Fraksi PKB menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi dari ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan manfaat langsung bagi masyarakat. (red)