Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Banggar terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
“Tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, serta perlindungan sosial dan pembelian ekonomi harus menjadi perhatian utama,” ujar Wibi, Jumat (4/7).
Ia tak ingin ada anggaran-anggaran yang digunakan namun manfaatnya tidak dirasakan warga Jakarta secara langsung.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (DDJP/gie)
“Saya ingin pastikan fokus kita dalam skala prioritas semua, program-program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga, baik yang tidak relevan, serapan rendah atau berdampak kecil harus kita tinjau ulang,” kata Wibi.
Politisi Partai NasDem itu menyatakan, rapat Banggar kali ini bukan sekedar bicara tentang angka dan pos belanja.
Namun, menyangkut arah pembangunan Jakarta ke depan. Utamanya dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat.
“Saya paham APBD perubahan ini bukan hanya sekedar angka-angka tapi ini adalah bagian dari pada koreksi kita untuk penyesuaian rasionalisasi anggaran dan program prioritas,” tutur Wibi.
Ia juga menyatakan, bakal terus mengawal anggaran perubahan secara detail hingga turun ke warga Jakarta.
“Kita kawal bersama perubahan anggaran ini agar bukan hanya sekedar prosedural tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta,” ucap Wibi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Marullah Matali menyebutkan, sesuai aturan, rancangan perubahan KUA-PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Pada rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan 0,53 persen atau Rp487 miliar. Yakni dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun.
“Saya sampaikan mudah-mudahan cukup membahagiakan kita semuanya, untuk warga dan masyarakat Jakarta. Angkanya adalah Rp91,83 triliun,” tandas Marullah.
Adapun Pendapatan Daerah juga mengalami kenaikan 3,72 persen atau Rp3,04 triliun dari Rp81,73 triliun menjadi Rp84,77 triliun.
Selanjutnya Belanja Daerah naik 3,97 persen atau Rp3,28 triliun dari Rp82,66 triliun menjadi Rp85,94 triliun.
Pengeluaran Pembiayaan turun 32,23 persen atau 2,79 triliun dari Rp8,68 triliun menjadi Rp5,88 triliun.
Terakhir, Penerimaan Pembiayaan juga turun 26,57 persen atau Rp2,55 triliun dari Rp9,61 triliun menjadi Rp7,05 triliun. (gie/df)