Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna, Senin (2/8).
Pandangan umum diberikan masing-masing fraksi Partai Politik DPRD DKI setelah mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, pekan lalu.
Ariza sapaan karibnya menuturkan, akibat pandemi Covid-19 hampir seluruh postur APBD DKI 2020 mengalami kontraksi yang signifikan. Diantaranya, Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp57,23 triliun hanya mampu teralisasi Rp55,89 triliun atau 97,65 persen, Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Langsung (BL) terealisasi Rp23,06 triliun dari proyeksi anggaran Rp25,29 triliun (86,23%) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terealisasi Rp29,01 triliun dari proyeksi anggaran Rp33,65 triliun (91,19%).
Selanjutnya, pembiayaan daerah yang terdiri atas postur penerimaan pembiayaan terealisasi Rp5,58 triliun, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,21 triliun, serta Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) tahun 2020 tercatat Rp5,16 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menindaklanjuti evaluasi program prioritas di masa pandemi Covid-19. Salah satu contohnya, pengelolaan pemakaman yang realisasinya 89,22% atau Rp293,83 miliar. Padahal sudah banyak lahan pemakaman yang digunakan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19.
“Sejauh mana penyediaan areal pemakamanan yang ada hingga saat ini. Kami berharap agar menjadi perhatian serius tentang lahan untuk pemakaman atau RTH,” ucap Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.
Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melaporkan secara akurat dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah melalui refocusing berulang kali di sepanjang tahun 2020.
Seperti BTT yang alokasinya untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial dari Rp188,90 miliar menjadi Rp5,5 triliun. Padahal realiasi BTT baru terserap R4,7 triliun atau 85,27% yang terdiri dari realisasi untuk bidang kesehatan Rp918,61 miliar dan Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net) Rp3,78 triliun.
“Fraksi Gerindra menyayangkan penggunan BTT tersebut belum maksimal direalisasikan dalam menunaikan kegiatan Pemprov DKI untuk menanggulangi permasalahan pandemic Covid-19 di Kota Jakarta,” kata Thopaz Nugraha Syamsul, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI.
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya menilai Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2020 cukup besar Rp5,16 triliun harus digunakan secara efektif dengan memperhatikan situasi pandemi yang masih berlangsung.
“Oleh karena itu Fraksi PKS mengusulkan agar SiLPA tahun 2020 ini bisa dioptimalkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Seperti penambahan pemberian bantuan sosial dan bantuan untuk pemulihan usaha bagi UMKM dan jaringan pengaman sosial lainnya,” kata Mohamad Taufik Zoelkifli, Wakil Ketua I Fraksi PKS DPRD DKI.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta dalam pandangan berharap Pemprov DKI menghasilkan trobosan kebijakan dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan daerah yang hanya tercapai Rp31,89 triliun dari target Rp32,48 triliun di tahun 2020.
“Fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa dalam masa sulit pandemi akan sulit mengejar target penerimaan pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih banyak membuat berbagai program relaksasi dan insentif pajak daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan rakyat dari kalangan ekonomi lemah,” kata Neneng Hasanah, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI.
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta dalam salah satu butir pandangannya berharap Pemprov DKI terus fokus pada program pengendalian banjir pada evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama. Seperti Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Cisadane dan lain sebagainya.
“Disamping itu dirasa perlu merekomendasikan untuk menysun perencanaan kegiatan operasional pemeliharaan sistem drainase secara terarah dan terukur,” ucap Oman Rohman Rakinda, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam salah satu pandangannya mendorong Pemprov DKI agar mengoptimalkan penggunaan SiLPA untuk penanganan pandemi pemulihan ekonomi atau pengembalian Dana Cadangan Daerah.
“Keberadaan SiLPA sebesar Rp5,17 triliun membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak membutuhkan Dana Cadangan Daerah,” sambung Anthony Winza Prabowo, Sekretaris Fraks PSI DPRD DKI.
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta dalam salah satu pandangannya berharap agar Pemprov DKI menyelaraskan data terhadap dasar perencanaan penyediaan unit hunian pada tahun 2017-2022 dengan menggunakan data berdasarkan jumlah keluarga yang membutuhkan rumah hunian layak dengan jumlah ketersediaan hunian yang terbaru.
“Selain itu penyediaan unit hunian MBR juga dapat menggunakan alternatif pendanaan pembangunan dengan melakukan optimalisasi pendanaan yang berasal dari kompensasi SIPPT/IPPT/IPPR dan pelampauan KLB,” tutur Abdul Azis Muslim, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI.
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam salah satu butir pandangannya meminta Pemprov DKI agar alokasi anggaran BTT dipergunakan dengan masimal untuk penyediaan fasilitas kesehatan hingga jaringan pengaman sosial.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penanganan kesehatan dan jaringan pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif,” ujar Jamaludin, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI.
Terakhir, fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangan menilai bahwa langkah refocusing APBD yang dilakukan Pemprov DKI untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 tepat dilakukan. Sehingga penurunan postur-postur anggaran merupakan hal yang wajar.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2020 berada dalam kondisi yang serba tidak menguntungkan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19,” tandas Sutikno, Bendahara Fraksi PKB-PPP DPRD DKI. (DDJP/alw/oki)