Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menggenjot perolehan pajak dan retribusi sebagai penerimaan daerah.
Perolehan pajak dan retribusi dinilai masih sangat lemah. Hal itu terlihat dari penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 0,02 persen dari target awal.
Demikan ditegaskan Wakil Bendahara II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7).
“Penurunan target Pajak Parkir dari Rp350 miliar menjadi Rp300 miliar tidak mencerminkan potensi parkir off-street dan layanan valet yang besar di Jakarta,” ujar Nabila di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Hal serupa, lanjut Nabilah, terjadi pada Pajak Jasa Perhotelan yang semula Rp1,97 triliun diturunkan menjadi Rp1,65 triliun.
Padahal, geliat ekonomi tengah berangsur membaik. Terlihat dari kunjungan wisatawan dan bisnis di DKI Jakarta.
“Realisasi Semester Pertama 2025 yang sudah mencapai hampir 50 persen. Seharusnya mendorong proyeksi yang lebih optimis,” kata Nabilah.
Meski demikian, Fraksi PKS menilai, penerapan sistem E-TRAP seharusnya menjadikan peluang meningkatkan penghasilan lewat PAD.
“Potensi peningkatan pajak khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu seharusnya terbuka lebar. Bukan justru mengalami penurunan target,” pungkas dia. (apn/df)