Pernah Jadi Tenaga Honorer, Hasan Basri Umar Dua Periode Duduk di Kebon Sirih

January 31, 2024 4:01 pm

Hasan Basri Umar, politisi asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) sudah dua kali duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ia berhasil menyabet 6.926 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Meliputi Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pria kelahiran Tidore, 24 Agustus 1956 itu pertama kali menginjakkan kaki di Kota Jakarta pada 1976, usai lulus bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). “Baru tahun 1976 saya pindah dari Tidore ke Jakarta,” tutur dia.

Satu tahun setelah merantau di ibukota, Hasan bekerja di PT. Pelindo sebagai honorer. Sambil bekerja, ia mengejar pendidikan Diploma III Jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah.

“Di sana saya juga aktif aktif berkegiatan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM-Red) dan bertemu Patrialis Akbar serta Din Syamsuddin,” ungkap dia.

Selain aktif di Serikat Pekerja Pelindo, Hasan juga menjadi ketua Remaja Masjid Al Husna di Kawasan Tanjung Priok. “Saat itu, masjid-masjid di Tanjung Priok dijadikan tempat menyuarakan protes sampai akhirnya terjadi peristiwa Priok berdarah. Saya sempat diciduk, lalu ditahan,” kenang Hasan.

Beruntung, ia kenal dengan beberapa staf Kodim Jakarta Utara. “Orang sekampung juga. Saya pun dilepaskan kalau tidak, ya tidak tahu sekarang nasibnya bagaimana,” ungkap dia.

Tetapi kejadian tersebut tidak membuat dirinya surut berorganisasi. “Beberapa organisasi saya ikuti, termasuk Nasdem yang kala itu masih menjadi Ormas,” ucap dia.

Pria asli Tidore itu sangat aktif dalam dunia politik. Bahkan, pernah menjabat sebagai ketua Ormas Nasional Demokrat Jakarta Utara, ketua harian ICMI ORDA Jakarta Utara, ketua Partai NasDem Jakarta Utara, dan wakil Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta.

Setelah Nasdem resmi menjadi anggota Partai, ia memutuskan daftar sebagai calon legislatif (Caleg) pada 2014. “Alhamdulillah saat itu terpilih,” tandas dia.

Kini, Hasan aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan melalui Parlemen Kebon Sirih di Komisi B (bidang perekonomian). (DDJP/yla/gie)