Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengatakan, APAR berperan penting untuk mencegah kebakaran.
Khususnya di lokasi padat penduduk, rawan kebakaran, dan akses yang sulit untuk dijangkau mobil pemadam.
“Saya mendorong ini APAR tolong diprioritaskan betul minimal di wilayah-wilayah yang titik rawan terjadinya kebakaran,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Fu’adi menerima keluhan masyarakat yang tidak memiliki APAR. Bahkan, warga harus patungan untuk membeli APAR untuk antisipasi kebakaran.
Apalagi, tidak semua wilayah di Jakarta yang dapat terjangkau mobil-mobil Damkar. Khususnya kawasan padat penduduk.
Oleh sebab itu, APAR setidaknya bisa membantu penanganan ketika terjadi percikan api.
“Ada beberapa yang masyarakat itu sifatnya swadaya, iuran patungan untuk bisa membeli APAR,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Muhammad Hasan Abdillah mendorong Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) menyediakan hidran mandiri di setiap RW.
Hidran mandiri sebagai upaya mempercepat penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk yang selama ini jauh dari sumber air, baik perpipaan maupun alami.
Harapannya, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Sehingga kerugian dapat diminimalkan dan keselamatan keluarga lebih terjamin.
“Jadi, saya harap semua RW-RW yang padat penduduk dan riskan oleh kebakaran, itu harus ada hidran mandiri,” kata dia. (yla/df)