Keterbatasan akses permodalan menjadi salah satu hambatan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta.
Banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Pada akhirnya menghambat pertumbuhan UMKM.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman khawatir akses permodalan yang terbatas akan membatasi daya saing UMKM menghadapi pasar digital dan produk impor.
Sehingga akan memicu praktik pinjaman informal (rentenir) dengan bunga tinggi yang membahayakan keberlanjutan usaha.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman. (dok.DDJP)
Faktor penyebabnya kompleks. Antara lain, persyaratan agunan bank yang ketat, riwayat kredit yang belum terdokumentasi, dan minimnya pembukuan usaha. Termasuk literasi keuangan terbatas di kalangan pelaku UMKM.
“Saya sangat menyayangkan kondisi ini,” ujar dia saat dihubungi, Jumat (1/8).
“Karena kesulitan akses permodalan merupakan hambatan struktural yang memperlambat inovasi dan peningkatan skala usaha,” tandas Ade.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera meningkatkan akses permodalan UMKM.
Caranya, mendata UMKM dalam satu platform digital. Tujuannya, meningkatkan transformasi digital dan peningkatan literasi keuangan sektor UMKM.
Kendati demikian, Ade mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Bank DKI dengan aplikasi JakOne Mobile dan JakOne Abank.
Kerja sama itu untuk memfasilitasi sistem pembayaran nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk UMKM di Jakarta.
“Dengan digitalisasi transaksi keuangan pembukuan usaha akan lebih rapih, dan meningkatkan credit scoring yang membantu peluang akses modal usaha,” kata Ade.
Melalui upaya terintegrasi Pemprov DKI Jakarta, harap Ade, UMKM menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan memenuhi standar pembiayaan formal.
Dengan begitu, berdampak dengan munculnya UMKM ‘pemimpin’ yang menjadi role model adaptasi teknologi dan tata kelola usaha profesional.
“Selain itu, tentu kami berharap akan terbentuk ekosistem kolaboratif,” tutur dia.
Ia menambahkan, UMKM harus saling mendukung dalam rantai pasok dan pemasaran.
“Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PAD Jakarta dan penyerapan tenaga kerja lokal,” pungkas dia. (yla/df)