Perluas Cakupan Layanan Transportasi Publik

April 15, 2025 2:22 pm

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperluas cakupan layanan transportasi publik hingga ke wilayah yang belum terjangkau.

Hal tersebut merupakan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/4).

Sebab dalam LKPJ Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2024, target jumlah armada angkutan umum antar kota dalam Jakarta pada Tahun 2024 belum terpenuhi.

Jumlah Armada transportasi publik yang ditargetkan 6.565 unit namun hanya terealisasinya 5.030 (76,6%) unit dari indikator penumpang per hari yang menyebabkan 3,1 juta penumpang harian belum terlayani optimal.

Salah satunya dengan pengembangan transportasi publik seperti integrasi layanan TransJakarta, MRT, dan LRT.

Penting bagi Pemprov DKI Jakarta memastikan persebaran dan kemudahan akses yang merata terutama di wilayah pinggiran atau kawasan padat penduduk yang jauh dari pusat kota.

Selain itu,Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan Dishub DKI Jakarta meningkatkan sistem manajemen transportasi berbasis digital.

Seperti informasi real-time perjalanan, pemantauan kemacetan, serta sistem tiket terintegrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.

“Khususnya daerah penyangga dan kawasan padat penduduk di luar pusat kota,” kata Nova.

Dalam laporannya, Nova mengatakan, target integrasi transportasi juga menjadi perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta. Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai integrasi transportasi tidak hanya untuk intra-kota, melainkan juga antar-kota. Contohnya dengan pengembangan Transjakarta menjadi Transjabodetabek.

Nova mengatakan, penting bagi Dishub DKI Jakarta meningkatkan implementasi teknologi informasi untuk sistem pemantauan lalu lintas, pelaporan kondisi jalan, penjadwalan angkutan umum dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“Perlu pengembangan sistem manajemen lalu lintas cerdas berbasis teknologi Al untuk mengurangi kemacetan,” tutur Nova. (yla/df)