Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman menegaskan, Program Job Fair oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tiap tiga bulan sekali bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, program tersebut dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan yang butuh tenaga kerja baru.
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan job fair sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membuka akses kerja bagi warga Jakarta,” ujar Ade, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman. (dok.DDJP)
Job fair, sambung Ade, menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan.
Ade juga meminta Pemprov DKI menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan job fair.
Masyarakat tak perlu hadir secara fisik, namun bisa mendaftar lewat platform digital.
Dengan begitu, masyarakat mudah mengakses informasi lowongan kerja, kapan dan di mana saja.
“Pemerintah perlu mengembangkan platform online. Peluang kerja bisa lebih luas dan tidak terbatas pada event tertentu,” tutur politisi PKS itu.
Ia berharap, Program Job Fair terus ditingkatkan dan dikombinasikan dengan inovasi berbasis teknologi.
Sehingga semakin efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Jakarta.
“Jika digitalisasi dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, pasar kerja dapat terbentuk lebih inklusif, tidak terbatas pada kecamatan atau kotamadya,” imbuh dia.
“Menjadi solusi nyata dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tambah Ade.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjanjikan 500 ribu lapangan kerja untuk masyarakat luas.
Pekerjaan yang diberikan beragam, dari yang disediakan Pemprov) DKI hingga kerja sama dengan swasta.
Hal ini disampaikan Rano saat membuka acara Job Fair di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025).
“Pemprov DKI akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” ungkap Rano.
Saat ini. kata Rano, Pemprov DKI bakal membuka lowongan untuk posisi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), petugas Damkar, hingga pasukan putih untuk membantu para Lansia.
“Kami masih membutuhkan PPSU. Lalu, kepala Dinas Damkar berbisik kepada saya. Kami masih membutuhkan 11.000 petugas,” beber Rano.
Selain itu, Pemprov DKI bakal menciptakan pasukan putih.
“Kita akan mengerahkan tenaga medis ke masyarakat langsung untuk membantu para Lansia (lanjut usia),” lanjut pria yang akrab dengan sapaan Bang Doel itu.
Menurut Rano, berbagai posisi itu penting untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Jakarta kalau tidak dipenuhi dengan keselamatan, tingkat kebakarannya sangat tinggi. Ini juga lapangan kerja. Apakah cukup dengan tenaga? No. Kita memerlukan skill tentu dengan pelatihan,” tutur dia.
Berdasarkan data ketenagakerjaan di Jakarta menunjukkan, per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,21 persen, turun 0,32 persen poin dibandingkan Agustus
2023.
Kendati demikian, angka itu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.
Pada Januari 2025, tercatat 3.325 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional. Di Jakarta, terdapat sebanyak 2.650 kasus atau sekitar 80 persen dari total nasional. (red)