Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut, kesadaran warga sangat penting untuk menyukseskan upaya pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 pasca Hari Raya Idul Fitri.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengatakan, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperketat mobilisasi warga sejak di jalur arus balik akan percuma jika tidak diselaraskan dengan kesadaran warga. Menurutnya, pemerintah perlu jeli melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, di mana banyak yang abai terhadap bahaya Covid-19.
“Kalau tidak ada penyadaran, maka itu akan semakin banyak (penularan),” ujarnya, Senin (17/5).
Selain melaksanakan pengetatan terhadap mobilisasi warga, Pemprov DKI juga mengeluarkan kebijakan pemasangan stiker bagi hunian warga pemudik. Selain itu, Pemprov DKI juga melaksanakan pengendalian dengan mendata warga pendatang yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.
Karyatin menyampaikan, pendataan warga pendatang perlu dilakukan petugas di lapangan dengan efektif. Sebab tahap skrining tersebut merupakan gerbang terakhir upaya perlindungan yang diberikan pemerintah untuk warga dari bahaya penularan Covid-19.
“Efektifitas itu harus juga melalui upaya himbauan secara langsung dari tokoh masyarakat yang berada di lingkungan. Kalau pendekatan persuasif jauh lebih mengena dibanding stikerisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI August Hamonangan mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersinergi untuk mencegah potensi penularan aktif yang terjadi.
“Jadi perlu kerja sama dari beberapa dinas, baik itu Dinas Kesehatan aparat-aparat pemerintahan lurah camat dan tidak kalah penting bila perlu langsung di swab ketika dia sampai. Misalnya sampai di terminal, sampai di stasiun apalagi di tempat-tempat travel, hasil negatif itu ditunjukkan sebelum stiker diberikan,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)