Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat fungsi Badan Musyawarah (Bamus). Menurutnya, Bamus di DPRD DKI Jakarta sudah lebih maju dalam merancang aktivitas dan berbagai macam kegiatan.
“Kami lihat Bamus DPRD DKI lebih produktif dan kreatif merancang atau mengelola aktifitas di DPRD DKI,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Didi mengaku telah memonitor langsung proyeksi agenda rapat yang dilaksanakan DPRD DKI Jakarta secara marathon. Meski rapat tersebut bersifat krusial dan wajib dilaksanakan dalam waktu yang sempit, DPRD DKI dapat menuntaskan kegiatan tersebut dengan baik.
“Kami hitung waktu efektif per tahun itu berapa, banyaknya kegiatan DPRD DKI itu berapa dan kami hitung juga berapa hari digunakan untuk menyelesaikan poin-poin kegiatan tertentu, itu melampaui jumlah efektif dalam satu tahun,” terangnya.
Di lokasi yang sama, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Umar menjelaskan, selain mengagendakan kegiatan, peran Bamus sangat lah vital mengingat menjadi dasar dilaksanakannya suatu kegiatan atau kerja di DPRD. Dengan begitu, ia menyarankan agar DPRD Mataram memperhatikan mekanisme kuorum sesuai tata tertib yang berlaku.
“Sepertinya semua daerah itu Bamus harus kuorum jumlah anggota yang hadir, makanya sudah saya sampaikan kepada semua teman-teman dari daerah kalau DPRD DKI Jakarta itu perwakilan fraksi,”terangnya.
Dengan sistem tersebut, lanjut Hasan, pengembangan sistem kuorum seperti itu sejauh ini sudah dapat diterima oleh seluruh Anggota Bamus. Menurutnya, sistem tersebut juga mencerminkan proses musyawarah mufakat sehingga kegiatan pembahasan DPRD DKI terus berjalan sebagaimana mestinya.
“Karena disini (DPRD DKI) ada sembilan fraksi dikali lima orang hadir dan dipimpin oleh seorang pimpinan dewan, itu sudah dinyatakan sebagai kuorum. Karena memang sangat sulit kuorum kalau mengumpulkan anggota Bamus itu, apalagi DKI Jakarta ada 52 orang, jadi lebih fleksibel,” tandas Hasan. (DDJP/alw/oki)