Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/5).
Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuk Rajo Lelo mengatakan, pihaknya ingin mengetahui seputar mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Pasalnya, hampir sebagian besar BUMD milik Pemprov Sumbar tidak mampu mengakselerasi deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar tahun 2021 yang telah diketuk bersama eksekutif sebesar Rp2,334 triliun.
“Masih banyak perusahaan daerah kita itu 10 perusahaan Daerah kita itu di Sumatra Barat ada 6 yang masih aktif, dan bank BUMD dan BUMD hotel di kami juga masih gagal,” katanya di Ruang Rapat Sekwan DPRD DKI.
Dalam kesempatan itu, DPRD Sumbar memastikan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan fungsi pengawasan BUMD Pemprov Sumbar. Namun setidaknya, ada sejumlah strategi yang mungkin dapat diadopsi untuk peningkatan kualitas perusahaan daerah kedepan.
“Walaupun perusahaan daerah tidak semuanya bisa disamakan, tapi minimal itu bisa contoh bagi kami. Contohnya DKI itu lebih maju BUMD-nya, karena memang kami di daerah jujur banyak kekurangan apalagi pengelolaan aset daerah termasuk-termasuk perusahaan daerah, dan DKI yang menurut kami berhasil,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus menerangkan bahwa langkah pengawasan BUMD yang dilakukan DPRD DKI yakni menggencarkan rapat evaluasi secara periodik.
“Mereka dipanggil untuk melihat kinerja dari BUMD sama melihat anggaran (PMD) yang sudah diberikan apakah dampaknya lebih baik atau tidak. Jadi setiap 3 bulan memang diadakan rapat kerja BUMD dengan DPRD,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)