Guna menanggulangi dampak kenaikan harga beras, kalangan legislator mendorong Pemprov DKI Jakarta memperluas Program Subsidi Pangan.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, Senin (30/6).
Menurut dia, Program Subsidi Pangan seperti bantuan beras murah bisa diperluas dan terintegrasi dengan data KJP, KJMU, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengatakan, bantuan sosial tidak hanya bersifat reaktif saat krisis. Namun menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP)
Karena itu, kata Rio, penguatan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perum Bulog serta pemerintah daerah penghasil beras sangat penting.
Beberapa daerah penghasil beras seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kerja sama itu harus berkelanjutan dan berbasis data kebutuhan riil warga. Dengan demikian, pasokan beras ke Jakarta tetap terjaga.
Ia juga meminta Satgas Pangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga pangan, baik di pasar tradisional maupun modern.
Penindakan tegas terhadap spekulan, penimbun, dan pelaku kartel harga harus menjadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat.
“Gudang Bulog dan Pasar Induk Kramat Jati harus diperkuat sebagai simpul distribusi utama. Sistem logistik yang efisien perlu dipastikan agar pasokan cepat sampai ke pedagang eceran,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Rio mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan menggencarkan kampanye bahan pangan non-beras. Seperti singkong, jagung, dan sagu.
Pemprov DKI melalui Dinas KPKP dan Disparekraf, harap Rio, mendukung UMKM pangan lokal agar bisa masuk ke pasar modern. (red)