Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Depok Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/4).
Ketua Pansus II DPRD NTB Hasbullah Muis mengatakan, salah satu tujuan kunjungan dilakukan guna menambah pengetahuan dan informasi seputar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perpustakaan yang tengah dimatangkan pihaknya.
“Jadi kami melakukan studi komparatif dengan DKI, karena kami tahu DKI sudah memiliki Perda (penyelenggaraan perpustakaan) sejak 2017. Sementara kami sedang membahas Raperda tersebut, kemarin kita sudah ke perpustakaan nasional dan hari kita mencoba studi disini (DPRD DKI),” katanya di Gedung DPRD DKI.
Setelah kunjungan kerja hari ini, lanjut Hasbullah, pihaknya akan mencoba mengadopsi penerapan penyelenggaraan perpustakaan di DKI Jakarta. Setidaknya, hal tersebut akan memperkaya kajian pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan NTB kedepan.
“Kami sudah mendapatkan naskah akademik perda (perpustakaan) DKI, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi Raperda yang tengah kita susun dan ini akan jadi perda baru di kami,” ungkap Hasbullah.
Di lokasi yang sama, Anggota Komisi D DPRD DKI Neneng Hasanah mendukung langkah yang tengah dilakukan DPRD NTB untuk segera menerbitkan payung hukum daerah penyelenggaraan Perpustakaan.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah DPRD NTB itu. Karena perpustakaan juga tak hanya dikelola tapi perlu diatur sedemikian rupa,” ucapnya.
Karena itu, Neneng berharap agar DPRD NTB bisa mempelajari lebih lanjut kajian naskah akademik hingga butir pasal yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan secara lengkap.
“Kita juga sudah instruksikan kepada Sekwan (Sekretariat DPRD) DKI untuk memberi salinan atau kajian yang sudah kita bahas sebelumnya bersama eksekutif (Dispusip) di tahun 2017 itu. Kita harap naskah akademik yang diberikan hari ini bisa bermanfaat bagi DPRD NTB,” tandas Neneng. (DDJP/alw/oki)