Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengkaji sistem peringatan dini sebagai upaya penanganan bencana di Ibukota.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, upaya pemasangan Disaster Warning Sistyem (DWS) berbentuk pengeras suara yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) bencana kurang tepat untuk Ibukota.
“DWS enggak pas dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Warga Jakarta sudah melek teknologi informasi, kami sarankan BPBD lebih inovatif, pakai aplikasi lebih baik dan warga bisa memantau dimana saja,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Jumat (17/1).
“Apalagi harganya terlalu mahal, mubazir dan belum tentu efektif. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk yang lain, misalnya memperbaiki aplikasi yang sudah ada untuk memberikan info-info bencana,” katanya lagi.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A lainnya, William Aditya Sarana. Ia menyarankan agar BPBD kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur berbasis aplikasi sebagai sarana penerapan sistem peringatan dini kepada warga daripada menggunakan alat pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya.
Sementara untuk warga yang tidak memiliki smartphone, William menyarankan Pemrov DKI bekerja sama dengan operator seluler untuk mengirimkan broadcast SMS peringatan dini secara bertahap.
“DKI Jakarta seharusnya bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern. Anggaran IT kita mencapai triliunan rupiah, masa masih menggunakan sistem pengeras suara. Alternatif lain, Pemprov juga bisa mengirimkan SMS kepada semua pemilik ponsel di wilayah yang akan terkena bencana,”ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohammad Insaf mengatakan alat tersebut akan dipasang di enam titik di wilayah DKI Jakarta terutama yang rawan bencana.
“Kami akan pasang di Bukit Duri Jakarta Selatan, Kebon Baru Jakarta Selatan, Kedaung Kali Angke Jakarta Barat, Cengkareng Jakarta Barat, Rawa Terate Jakarta Timur dan Marunda Jakarta Utara,” tandasnya.
Insaf menjelaskan saat ini Pemprov DKI sudah memiliki 14 alat DWS yang dipasang di wilayah rawan bencana, yakni di Ulujami Jakarta Selatan, Petogogan Jakarta Selatan, Cipulir Jakarta Selatan, Pengadegan Jakarta Selatan, Cilandak Timur Jakarta Selatan, Pejaten Timur Jakarta Selatan, Rawa Buaya Jakarta Barat, Kapuk Jakarta Barat, Kembangan Utara Jakarta Barat, Kampung Melayu Jakarta Timur, Bidara Cina Jakarta Timur, Cawang Jakarta Timur, Cipinang Melayu Jakarta Timur dan Kebon Pala Jakarta Timur.
Berdasarkan data yang dihimpun dari apbd.dki.go.id, anggaran Rp4,03 miliar tersebut terdiri dari Rp3,1 miliar untuk pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio, Rp353 juta untuk enam set pole DWS, Rp416 juta untuk enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W.
Lalu Rp14,1 juta untuk enam set Coaxial arrester DWS, Rp7,06 juta untuk enam set Horn speaker 30 W senilai, Rp70,6 juta untuk enam set Storage battery, dan Rp90,3 juta untuk enam set elemen antena. (DDJP/gie/oki)