Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), serta Dinas Kesehatan pada Rabu (14/5).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi E ini menjadi bagian dari pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyampaikan kehadiran lima perangkat daerah tersebut bertujuan memaparkan rencana kerja masing-masing untuk tahun anggaran mendatang sekaligus menerima masukan dari DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat.
Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta E Justin Adrian. (dok.DDJP)
“Kami tentu menyampaikan berbagai masukan dari masyarakat agar perencanaan program ke depan lebih kontekstual dan menjawab kebutuhan riil warga Jakarta,” terang Justin.
Salah satu isu yang disorot Komisi E adalah pentingnya kanal aduan yang mudah diakses bagi korban pelecehan seksual. Justin mencontohkan kasus di sebuah sekolah swasta di Jakarta Barat yang baru mendapat perhatian setelah para siswa melakukan aksi unjuk rasa akibat tidak tersosialisasikannya kanal aduan dengan baik.
“Kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Kami meminta dinas terkait menyusun perencanaan yang matang agar setiap aksi yang dilakukan berbasis rencana sistematis, bukan semata respons atas insiden,” tegas Justin.
Komisi E juga menyoroti usulan peningkatan peran Dasawisma (Dawis), serta rencana revitalisasi gelanggang olahraga (GOR) agar dapat difungsikan secara lebih luas.
“GOR perlu dirancang sebagai ruang publik yang positif, tidak hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk kegiatan kepemudaan, kesenian, dan kebudayaan. Dengan begitu, anggaran yang digunakan dapat memberi manfaat ganda,” tambah dia.
Komisi E berharap seluruh masukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar RKPD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (all/df)