Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengkaji keberadaan rumah sakit khusus untuk menangani stunting. Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori ganguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menyampaikan, keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD tahun anggaran 2024, yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.
“Jadi kalau pun kita belum (bisa) membangun, namun hari ini, malam ini kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus. Soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujarnya di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
Sementara, anggota komisi E Stephanie Oktavia meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah diberikan Kemeterian Kesehetan, sehingga anak yang mengalami stunting dinyatakan sembuh dan menunjukan pertumbuhan yang baik.
“Bentuk PKMK ini apakah memang dia PMT (pemberian makan tambahan). Tapi apakah memang diberikan continue sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan pihaknya siap untuk menyalurkan PMT secara berkelanjutan kepada ribuan anak penderita stunting dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024 mendatang.
Ani juga menjelaskan pihaknya sudah bersinergi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menekan angka stunting di Jakarta.
“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30% dari penyelesaian stunting, karena ada faktor lain salah satunya akses masyarakat terhadap air bersih, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” tandasnya. (DDJP/apn)