Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperbanyak fasilitas gedung parkir atau park and ride di sejumlah wilayah ibukota.
Menurut dia, park and ride bisa menjadi suatu upaya Pemprov DKI dalam memberantas parkir liar yang kini menjamur.
Bahkan, praktik pungutan liar (Pungli) itu banyak dikeluhkan warga Jakarta.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (dok.DDJP)
Hal itu diungkapkan Wahyu dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/5).
“Adanya parkir liar karena kapasitas parkir tidak ada. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyiapkan fasilitas parkir,” ujar Wahyu.
Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan agar park and ride dibangun di sejumlah pusat keramaian.
Seperti di pusat kuliner, Jakarta Selatan. Banyak pemilik kendaraan yang berkunjung ke lokasi kuliner parkir di bahu jalan dan trotoar.
Kondisi demikian banyak dikeluhkan. “Misalnya pusat kuliner di Senopati Jakarta Selatan. Itu kan parkirnya semrawut,” kata Wahyu.
Karena itu, sambung dia, park and ride dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan di lokasi kuliner. Sehingga tidak ada lagi parkir di sembarangan tempat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan, siap memperbanyak park and ride.
Dalam waktu dekat, ia akan segera membuat kajian untuk menentukan dan memastikan kebutuhan park and ride.
“Untuk pembangunan gedung park and ride kami akan masukan untuk kajian,” tutur Syafrin.
“Sehingga nanti beberapa lokasi yang masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta akan kita detailkan study-nya,” tandas Syafrin. (gie/df)