Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6), Fraksi Golkar menyoroti deviasi belanja yang besar, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta lemahnya pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah.
Alia Noorayu Laksono yang mewakili Fraksi Golkar menyampaikan bahwa deviasi antara anggaran dan realisasi belanja mencapai Rp6,01 triliun.
Menurut dia, angka tersebut terlalu tinggi dan mencerminkan kelemahan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
“Deviasi sebesar itu menunjukkan perencanaan yang tidak tepat dan pelaksanaan yang tidak maksimal,” terang Alia.
Fraksi Golkar juga mencermati tingginya nilai SiLPA yang tercatat sebesar Rp4,43 triliun. Golkar menilai angka tersebut bukan sebuah capaian, melainkan sinyal kurang optimalnya penyerapan anggaran dan lemahnya eksekusi program.
“SiLPA sebesar itu menandakan ada banyak program yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Alia.
Fraksi berlogo pohon beringin itu juga menilai rendahnya serapan belanja modal sebagai bukti masih lemahnya kinerja belanja pada sektor pembangunan.
Golkar mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kesiapan teknis sejak awal tahun anggaran.
“Kami berharap perangkat daerah lebih siap dalam menyusun dan mengeksekusi program, agar belanja tidak menumpuk di akhir tahun,” tambah dia.
Golkar turut menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal. Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik terkait pengadaan barang dan jasa maupun administrasi belanja, dinilai perlu segera ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya di akhir,” pungkas Alia. (all/df)