Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rois Hadayana Syaugie SH menegaskan, DPRD, khususnya Komisi D akan tetap mengkritisi penggunaan anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2016. Dengan harapan penyerapan anggaran tahun 2016 jauh lebih baik dibanding tahun 2015 yang lalu.
Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tidak terserapnya anggaran pembangunan di segala bidang pada tahun anggaran 2015 yang lalu, terutama yang dilakukan Dinas Tata Air dan instansi terkait lainnya, karena kurang baiknya manajemen pemerintahan.
“Bukan karena pemakaian anggaran itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub). Karena pelaksanaan pembangunan ternyata tidak dilakukan secara bertahap atau step by step. Selain itu, adanya bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum secara tidak langsung juga menghambat penyerapan anggaran tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pada tahun anggaran 2015, kegiatan pembangunan baru terasa menjelang akhir tahun. Ini salah satu efek samping dari adanya bongkar pasang pejabat dan tak terserapnya anggaran, akibat kurang baiknya manajemen pemerintahan.
“Dewan tidak mencurigai ada penyimpangan penggunaan anggaran, karena di era sekarang ini, sangat tidak mungkin Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak ada yang berani melakukan penyimpangan anggaran. Walau bukan tidak mungkin hal itu terjadi,tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Beberapa kasus yang saat ini sedang diproses hukum, mayoritas menyangkut penyimpangan anggaran tahun 2013-2014,” urainya.
Rois juga berharap, profesionalisme manajemen pembangunan di lapangan pun dapat diwujudkan pada tahun anggaran 2016. Sehingga, hasil pembangunan itu benar-benar langsung dapat dirasakan manfaatkan oleh masyarakat. Minimal, langkah yang dilakukan Dinas Tata Air dengan normalisasi beberapa sungai di Jakarta, telah berhasil meminimalisasi banjir yang melanda Ibu Kota.
“Untuk mengatasi banjir, mustahil terwujud. Tetapi dengan berbagai langkah yang dilakukan Dinas Tata Air dan instansi terkait, genangan air yang selama ini melanda beberapa wilayah cepat surut. Karenanya, kita juga sangat berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan tempat tnggalnya,” tambahnya.
Kedepan diharapkan pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota jauh lebih baik dan lebih mengutamakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Selain lebih serius menangani banjir, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perbaikan lingkungan harus lebih diutamakan. Kekurangberhasilan tahun lalu, bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembanguan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan, pada tahun anggaran 2016 tidak ada kegaduhan seperti tahun lalu. Sehingga, penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen dari total anggaran sebesar Rp 66 triliun itu. Jika tidak ada kegaduhan, dari segi proses lelang proyek pun akan berjalan lancar. Sehingga, pelaksanaan pembangunan juga akan berjalan lancar dan tidak akan terhambat, dan memperoleh dukungan dari semua stakeholder,” tegasnya.
Jika semuanya berjalan lancar, tidak ada lagi alasan tak terserapnya anggaran. Karena itu, Dewan akan tetap mengkritisi penggunaan anggaran tahun 2016. Apalagi penggunaan anggaran tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), bukan lagi berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebagai lembaga legislasi, DPRD tetap akan mengkritisi penggunaan anggaran itu baik berdasarkan Perda maupun Pergub.
“Kalau seandainya anggaran tahun 2016 ini sampai tak terserap 90 persen, berarti kredibilitas pucuk pimpinannya yang harus dipertanyakan, alias tidak mampu,” tegasnya.
Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota selama tahun 2015 masih jauh dari yang diharapkan. Banyak program pembangunan prioritas yang sangat diharapkan masyarakat belum terpenuhi. Sehingga, penyerapan anggaran hanya mencapai sekitar 66 persen. Inilah yang dikatakan Rois Hadayana Syaugie, perlunya perbaikan manajemen pemerintahan di tahun 2016. (red/su)