Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemeprov Jakarta rendah penyerapan anggaran, di bawah 90 persen. Demikian dikatakan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi.
SKPD dimaksud yakni Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Pertamanan tercatat paling rendah masing-masing sekitar 70 persen.
Dinas Bina Marga mencapai 88 persen dan Dinas Sumber Daya Air masih di bawah 90 persen.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi. (dok.DDJP)
Penyerapan anggaran yang rendah, kata Ghozi, akibat kendala pembelian lahan.
Seperti perubahan status lokasi saat pembayaran dan sertifikat yang belum terbitkan BPN.
Termasuk kendala sengketa atas lahan yang sudah direncanakan.
“Dalam penganggaran, hal seperti ini terus berulang,” ujar politisi PKS itu, beberapa waktu lalu.
Padahal, sambung Ghozi, sudah berkali-kali mengingatkan agar proses pengkajian dan perencanaan lebih matang.
“Memastikan lahan tidak bermasalah sebelum dianggarkan,” imbuh dia.
Komisi D juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sosialisasi tidak sampai ke warga. Padahal, warga berharap lahannya segera dibeli.
“Di sisi lain, pemerintah mengklaim anggaran tidak terserap karena kendala teknis,” beber Ghozi.
Sinkronisasi sangat penting antara perencanaan pemerintah dan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, anggaran bisa terserap maksimal dan tepat sasaran. (red)