Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI tahun anggaran 2025 berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mengimbau agar efisiensi oleh pemerintah provinsi tidak mengurangi program yang menyentuh kebutuhan warga.
Menurut dia, perlu kecermatan dalam efisiensi. Tetap menjaga program prioritas tetap berjalan. Khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
“Tentu kami percaya, Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran, mana yang perlu mendapat prioritas,” ujar Francine, Selasa (14/10).
“Khususnya terkait penerima manfaat dari KJP, KJMU, dan sejenisnya, itu tidak boleh berkurang. Itu sudah dipastikan dan menjadi komitmen Pemprov,” tambah dia.
Francine menilai, sektor pendidikan dan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) harus tetap menjadi perhatian utama.
Sebab, program tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pendidikan yang layak bagi anak.
Francine berkomitmen mengawal dan mengawasi langkah efisiensi agar tidak menekan sektor-sektor vital. “Kami akan membantu pengawasannya supaya efisiensi tidak menekan sektor penting,” tandas dia.
Sektor lainnya yang menjadi sorotan yakni transportasi publik. Kualitas layanan transportasi umum tidak boleh menurun, meski terjadi pengetatan anggaran.
“Jangan sampai layanannya terganggu atau berkurang kualitas layanannya. Itu paling penting,” pungkas Francine. (gie/df)
