Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Rumah Susun (Rusun) serta RW Kumuh.
Rekomendasi itu dibacakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) laporan komisi-komisi mengenai hasil pembahasan bersama SKPD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mendorong penambahan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana rumah susun di masing-masing UPRS dan begitu juga halnya dengan peningkatan kualitas permukiman di RW-RW kumuh,” ujar Yuke, Senin (28/7).
Menurut dia, sarana prasarana yang perlu ditingkatkan salah satunya menambah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) sebagai upaya pengamanan.
Tak hanya CCTV, pemasangan lampu sebagai penerangan di setiap sudut rusun dan jalan di permukiman padat penduduk atau wilayah RW kumuh juga diperlukan. Berguna meminimalisasi tindak kejahatan atau kriminalitas.
Kebutuhan air bersih bagi para penghuni rusun dan warga di RW kumuh juga menjadi perhatian. Sebab air merupakan kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari.
Begitu pula antisipasi bencana kebakaran, perlu ditindaklanjuti segera. Salah satunya dengan memberikan alat pemadam api ringan (APAR) dan mengoptimalkan relawan kebakaran (Redkar).
“Demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan penghuni rusun dan permukiman di RW kumuh,” tandas Yuke. (gie/df)