Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (Pemprov) meningkatkan keamanan dan ketertiban kota.
Kejahatan jalanan masih terus meningkat. Seperti penjambretan, tawuran remaja, dan premanisme. Hal itu mencerminkan penurunan kualitas keamanan publik di DKI Jakarta.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7).
“Dalam APBD Perubahan 2025, isu ini harus menjadi prioritas kebijakan karena menyangkut hak dasar warga atas rasa aman dan perlindungan,” ujar Dina di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Selain itu, Dina mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat kajian Grand Design CCTV sebagai landasan pengadaan dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi.
Tujuannya, penguatan patroli terpadu di titik rawan kejahatan. Apalagi, anggaran Perubahan APBD 2025 terdapat alokasi perbaikan infrastruktur pendukung.
Infrastruktur dimaksud seperti, penerangan jalan, taman, ruang publik, penguatan pos pantau, dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) melalui insentif dan operasional berbasis kinerja.
Selain itu, Dina meminta dukungan anggaran bagi program edukasi keamanan bagi kelompok rentan. Khususnya, optimalisasi koordinasi lintas sektor antara Pemprov, TNI, Polri, dan BINDA.
“Fraksi Partai Demokrat-Perindo menegaskan bahwa keberpihakan anggaran terhadap isu keamanan merupakan prasyarat bagi terwujudnya Jakarta yang tertib, aman, dan berkeadilan,” pungkas dia. (apn/df)