Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Sholikhah menyoroti pengurangan belanja Bantuan Sosial (Bansos) dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
Dalam pembahasan, Pemprov DKI rencananya akan mengurangi anggaran Bansos untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp95,53 miliar, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp11,92 miliar, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp4 miliar.
Menanggapi itu, Sholikhah menyayangkan kebijakan pemangkasan anggaran dan meminta untuk dievaluasi sebelum disahkan.
“Harusnya bukan dikurangi, tetapi ditambah. Itukan hajat hidup orang duafa yang harusnya kita dibantu. Jadi APBD DKI Jakarta harus bisa untuk menambahkan anggaran KAJ, KLJ dan Disabilitas,” ujar Sholikhah pada Rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Senin (5/8).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah. (dok.DDJP)
Ia meminta Pemprov penjelasan mendetail terkait adanya pemangkasan anggaran tiga Bansos itu saat pendalaman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2024.
“Nah, kita minta penjelasannya, tapi tadi penjelasannya belum tuntas. Masih normatif. Nanti makanya harus kita dalami di Komisi E,” tutur Sholihah.
Ia berharap, APBD diprioritaskan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Sehingga kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta semakin membaik dan maju.
“Harapannya, kita tetap komitmen untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan DKI Jakarta dengan bertambahnya usia menuju lima abad. Apalagi Indonesia semakin tahun semakin merdeka. Harusnya merdeka dari semuanya, merdeka dari kemiskinan dan kebodohan,” tandas Sholikhah.
Perlu diketahui, meskipun anggaran KLJ, KPDJ dan KAJ dikurangi, namun belanja Bansos untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di tambah Rp138,4 miliar dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp356 miliar. (DDJP/apn/gie)