Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Dinas Kesehatan tak memotong anggaran untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rancangan APBD 2026. Dalam pembahasan, terdapat usulan anggaran BPJS dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Menurut Justin, rencana tersebut akan berdampak penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Bahkan, menghilangkan hak layanan kesehatan warga kurang mampu.
Justin menghitung, pengurangan anggaran BPJS sebesar setengah triliun bisa mengurangi 1,3 juta warga yang semula ter-cover.
“Sejauh ini peserta BPJS kita ini kurang lebih 4,2 juta,” ujar Justin, beberapa hari lalu.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Ia khawatir, ketika warga butuh layanan kesehatan, ternyata BPJS gratis telah tercabut, maka memicu kericuhan.
“Saya kira ini bisa terjadi chaos. Kalau mereka mau melahirkan nggak bisa bayar giamana? Apakah anaknya langsung diambil panti sosial?,” tandas Justin.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan fokus pada anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pemangkasan anggaran bisa prioritas pada pembelian barang.
Seperti rencana rencana pembelian lampu operasi LED seharga Rp1,4 miliar per unit. Padahal harga di INAPROC, yakni laman pengadaan pemerintah berbasis online harganya hanya sebesar Rp677 juta dengan spek yang sama.
“Nah ini harus dijelaskan. Karena dengan spek yang sama harganya bisa dua kali lipat,” kata Justin.
Selanjutnya, Justin juga menyoroti rencana pembelian laptop dan komputer yang nominal harganya mencapai puluhan juta. Tentu nilai itu terlalu tinggi untuk kebutuhan Dinas Kesehatan.
“PC-nya dianggarkan Rp55 juta per unit. Laptopnya Rp43 juta. Itu bisa beli laptop gaming merek Alienware,” beber Justin.
“Karena klasifikasi spek dan harga itu sudah mewah sekali untuk kalangan gamer profesional,” pungkas dia. (apn/df)