Kalangan legislatif menilai, generasi Z di Jakarta bisa menjadi satu di antara golongan yang memiliki daya beli dalam mengendalikan inflasi.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Esti Arimi Putri menilai, pentingnya upaya pemberdayaan daya beli terhadap semua golongan demi mengendalikan inflasi. Termasuk terhadap generasi Z yang sekarang jumlahnya cukup banyak di Jakarta.
Jumlah generasi Z di Jakarta kini sebanyak 7 juta jiwa atau 25,65 persen dari total penduduk. Angka ini, tidak bisa dipandang remeh dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Esti Arimi Putri. (dok.DDJP)
Apalagi, Generasi Z terus menciptakan budaya baru dalam kegiatan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan modernisasi dan digital.
Hal ini disampaikan Esti dalam kegiatan diskusi bertajuk Balkoters Talk: Jakarta Merawat Daya Beli, Menekan Inflasi yang digelar di Persroom Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024).
“Generasi Z ini, sekarang backbone (tulang punggung) perekonomian kita. Sepertinya memang ada di Generasi Z potret ekonomi Jakarta yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta,” tandas Esti.
Politisi Gerindra itu mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melaksanakan reformasi digital yang menyeluruh. Dimulai dari edukasi terhadap para generasi Z.
“Generasi Z itu belanja pasti di Tiktok, di Shopee dan sebagainya. Nah itu juga yang harus diperhatikan bagaimana peluang digital reformasi ini juga diikut sertakan keberadaannya,” papar Esti.
“Karena walaupun mereka terkenal dengan generasi instannya tapi mereka ini adalah salah satu distribusi sirkulasi ekonomi di DKI Jakarta,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Mochamad Abbas mengatakan, salah satu pendapatan yang diandalkan DKI Jakarta adalah pajak.
Apalagi, nantinya akan ada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan segera diterapkan. Akan ada penyesuaian terkait perpajakan di Jakarta. Termasuk dalam hal reformasi digital.
“Nah dengan formulasi-formasi ke depan seperti apa juga itu lagi diskusikan lebih lanjut. Tapi saya yakin apapun kebijakan yang nanti akan diambil pasti juga memperhatikan daya belinya masyarakat, memperhatikan juga kebutuhan dari pemerintah daerah terkait dengan PAD-nya,” tukas dia. (DDJP/rul)