Komisi B DPRD DKI mendukung pengembangan transportasi berbasis rel dengan memberikan suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pembangunan jalur kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto usai pembahasan dan pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Ia menjelaskan, pemberian PMD ke PT.MRT Jakarta akan digunakan untuk membiayai pembangunan Fase 2A koridor Utara-Selatan (North-South) dan Fase 1 tahap 1 koridor Timur-Barat (East-West).
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (dok.DDJP)
“Kalau PMD MRT itu kan sifatnya penerusan pinjaman dari Jepang dan juga dari pemerintah pusat,” ujar Wahyu di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11).
Ia juga berjanji akan memperketat pengawasan agar pembangunan jalur MRT dan LRT bisa rampung tepat waktu, sesuai jadwal yang telah dirancang.
“Pastinya kita mendorong tambah lagi ada jalur baru, sekarang kita dorong supaya penyerapannya bisa maksimal, sehingga delivery untuk penggunaanya bisa tepat waktu,” tutur Wahyu.
Pengawasan dilakukan juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalur MRT dan LRT kepada pengguna jalan.
“Untuk cek jalur transportasi karena biasanya bikin macet. Sekalian edukasi nanti kalau sudah selesai pindah dari transportasi pribadi menggunakan transportasi publik,” ungkap Wahyu.
Di kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Solihin menjelaskan, PMD sebesar Rp767 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Fase 1B Rp440 miliar.
Kebutuhan untuk retensi setelah serah terima pembangunan Rp235 miliar, kebutuhan pembayaran konsultan PMC Rp41 miliar, dan kebutuhan operasional proyek Rp51 miliar.
Lalu, Direktur PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, PMD senilai Rp8,2 triliun akan digunakan untuk membiayai pembangunan Fase 2A koridor Utara-Selatan (North-South) Rp5,07 triliun, konsultan Fase 2B Rp61,39 miliar, dan Fase 1 tahap 1 Koridor East-West Rp3,07 triliun. (gie/df)