Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono menyatakan, mendukung komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengembangkan Aplikasi JAKI sebagai Superapp yang modern dan terintegrasi.
Menurut Alia, JAKI memiliki potensi besar sebagai platform utama yang menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu sistem terpadu.
“Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi layanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta,” ujar dia, Jumat (21/2).
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono. (dok.DDJP)
Legislator kelahiran Jakarta, 28 Juli 1994 itu menilai, JAKI dapat menjadi ujung tombak digitalisasi pelayanan publik di Jakarta. Sebab sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global berbasis teknologi.
Dengan berbagai layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi, masyarakat dapat mudah mengakses informasi dan layanan tanpa harus berpindah-pindah platform.
Namun, wakil sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Kosgoro 1957 itu menekankan, pengembangan JAKI harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif dengan strategi yang matang.
Untuk itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar itu mendorong 4 langkah strategis.
Pertama, kolaborasi antar-SKPD di Pemprov DKI harus memperkuat koordinasi. Khususnya mendorong Dinas Kominfotik bekerja sama dengan dinas lain agar integrasi layanan dapat berjalan optimal.
Kedua, kemitraan dengan pihak ketiga. Pemprov DKI perlu menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menghadirkan fitur-fitur inovatif serta meningkatkan kualitas layanan JAKI.
Ketiga, pelibatan masyarakat. Pengembangan JAKI harus didasarkan pada kebutuhan nyata warga. Karena itu, Komisi A menyarankan terdapat forum diskusi atau survey untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Termasuk studi banding dengan daerah lain yang telah memiliki aplikasi serupa juga dapat menjadi referensi dalam meningkatkan JAKI.
Keempat, peningkatan SDM dan infrastruktur teknologi. Untuk optimalisasi operasinal JAKI, perlu investasi dalam infrastruktur teknologi serta pelatihan bagi tim pengembang dan petugas layanan agar mereka dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.
“Dengan strategi yang tepat, kami yakin JAKI dapat menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik secara cepat, efisien, dan transparan,” tandas Alia.
Komisi A DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendukung inovasi digital yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan membawa Jakarta semakin maju sebagai kota berbasis teknologi. (all/df)